Thailand sering dipuji sebagai contoh strategi “Tiongkok plus satu”, kawasan industrinya dipenuhi pabrik-pabrik baru dan para pembuat kebijakannya menggembar-gemborkan investasi dalam kendaraan listrik dan elektronik.
Berkat infrastruktur industrinya yang mapan, pasar domestik yang hampir 100 juta orang, dan kehadirannya yang terintegrasi dengan baik dalam rantai pasokan otomotif dan elektronik global, Thailand secara alami diposisikan untuk menarik perusahaan manufaktur maju yang mencari diversifikasi dari China.
Bagi suatu negara yang telah lama terperosok dalam perangkap pendapatan menengah yang menakutkan, perubahan terkini ini tampaknya menawarkan peluang untuk keluar dan bergabung dengan jajaran negara ekonomi maju.
Media internasional dan lembaga keuangan secara rutin menyoroti meningkatnya tingkat investasi asing langsung (FDI) di Thailand, terutama di sektor kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat. Narasi optimis ini, yang didukung oleh angka FDI yang menjanjikan dan tingkat pengangguran yang rendah, menggambarkan kemajuan teknologi dan masa depan ekonomi yang cerah. Kesan yang tampak di permukaan adalah kemajuan teknologi dan pertumbuhan yang kuat di tahun-tahun mendatang.
Namun, pemeriksaan lebih dekat terhadap indikator-indikator lain – terutama pertumbuhan upah, produktivitas, dan kendala struktural – mengungkap realitas yang lebih kompleks. Akankah masuknya modal asing benar-benar meletakkan fondasi bagi ekspansi ekonomi yang luas, upah yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas? Atau justru berisiko memperburuk kendala struktural yang telah lama menghambat perekonomian Thailand?
Posisi Thailand sebagai pusat manufaktur regional, terutama dalam perakitan otomotif dan elektronik, menjadikannya tujuan logis bagi perusahaan yang bergulat dengan meningkatnya biaya di China, ketegangan perdagangan, dan kerentanan rantai pasokan yang terungkap oleh pandemi.
Bukti pergeseran ini jelas: Dewan Investasi Thailand melaporkan jumlah aplikasi investasi tertinggi dalam satu dekade tahun lalu, yang mencakup infrastruktur digital, elektronik canggih, dan rantai nilai kendaraan listrik – peningkatan yang sebagian didorong oleh insentif pemerintah. Indikator pasar tenaga kerja, seperti tingkat pengangguran yang rendah di kisaran 1 persen, semakin menunjukkan ekonomi yang tangguh yang diuntungkan oleh strategi “Tiongkok plus satu”, setidaknya dalam jangka pendek.
Namun, narasi ini mulai terurai ketika dilihat melalui kacamata upah manufaktur. Meskipun ada arus masuk investasi, upah manufaktur rata-rata tetap stagnan. Menurut Bank Thailand, upah nominal mencapai puncaknya pada pertengahan 2023 di angka 14.613 baht (HK$3.200) per bulan, lalu stagnan atau bahkan turun sedikit menjadi 14.530 baht pada kuartal ketiga 2024. Hal ini sangat kontras dengan negara tetangga Malaysia , misalnya, di mana peningkatan investasi “Tiongkok plus satu” telah mendorong pertumbuhan upah yang signifikan bagi pekerja terampil.
Hambatan struktural
Kemampuan Thailand untuk meningkatkan perekonomiannya dengan memanfaatkan investasi “Tiongkok plus satu” terhambat oleh tantangan struktural yang berkepanjangan, termasuk populasi yang menua dengan cepat, ketidaksesuaian keterampilan yang terus-menerus (seperti kurangnya kefasihan digital), daya tawar pekerja yang terbatas, dan sektor informal yang sangat rendah produktivitasnya.
Perusahaan multinasional, terlepas dari modal dan teknologi yang mereka miliki, seringkali mempertahankan fungsi-fungsi bernilai tinggi seperti penelitian dan pengembangan atau rekayasa kompleks di basis mereka yang sudah mapan, sehingga negara-negara seperti Thailand harus menjalankan peran perakitan yang bernilai lebih rendah. Model yang dioptimalkan biaya ini memberikan sedikit insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja jangka panjang di luar kebutuhan langsung mereka.
Leave a Reply